Foto: KITLV
Ini semua bermula ketika Trunajaya, Amangkurat I dari kerajaan Mataram meminta bantuan kepada VOC dan mengadakan sebuah perjanjian pada 19-20 Oktober 1677. Isi perjanjian pada masa ini diantaranya penyerahan Priangan Barat dan Tengah kepada VOC.
Setelah melakukan formalisasi peralihan kekuasaan pada tahun 1684 yang dilakukan di Cirebon, 2 dekade kemudian, pada 5 Oktober 1705, kerajaan Mataram dan VOC kembali melakukan sebuah perjanjian yang isinya menyerahkan Priangan Timur kepada VOC.
Setahun setelah Priangan Timur berada di tangan VOC, 1706, Pangeran Cirebon ditunjuk sebagai pengawas tanah dan rakyat Priangan atas nama VOC.
Meski demikian, selama masa penyerahan Priangan ke VOC (1677-1705) hingga pertengahan abad ke-18, wilayah Priangan bisa dikatakan tidak aman. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa perlawanan yang terjadi dari masa ke masa.
Syekh Yusuf Makassar, Kyai Cilikwidara, Pangeran Purbaya dan Untung Surapati (1683-1684), Prawatasari (1705-1708), dan Kiai Tapa dan Bagus Buang (1750-1752).
Bulan berikutnya, setelah Priangan Barat dan Tengah diserahkan Mataram, pada November dan Desember 1677 VOC mulai mengirimkan ekspedisi ke Karawang untuk mempertahankan wilayah yang telah didapatkannya, dan membendung pengaruh Kesultanan Banten dan Cirebon.
Sejak 1681, Cirebon takluk kepada VOC dengan membuat sebuah perjanjian. Sudah jelas, perjanjian tersebut untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon diantaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula, lada serta jati sekaligus menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon dibawah naungan Belanda.
Selain itu, perjanjian tersebut membatasi perdagangan, membatasi pelayaran penduduk, dan memastikan VOC memperoleh hak di sana.
Takluknya Cirebon oleh VOC, membuat Kuningan yang berada di bawah kekuasaan Cirebon pun jatuh ke tangan VOC.
Kata Tendi dalam bukunya, kala itu, Kuningan masih terbagi-bagi ke beberapa daerah yang dimana daerah tersebut diatur oleh para tumenggung yang berada di bawah kekuasaan pangeran-pangeran Cirebon.
Posting Komentar