Anak Bupati Kuningan Itu Menjadi Menteri Wanita Pertama Indonesia

Maria Ulfah Santoso (Foto: Wikimedia Commons)

Anak Bupati Kuningan pertama yang menjadi Menteri Wanita Pertama di Indonesia itu bernama Mr. Hajjah Raden Ayu Maria Ulfah atau Maria Ulfah Santoso. Selain dikenal menjadi menteri wanita pertama, ia juga dikenal sebagai orang yang berada dibalik dipilihnya lokasi perundingan [antara pemerintah Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda] di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat.

Maria Ulfah lahir di Serang pada 18 Agustus 1911 dari pasangan Arya Mohammad Achmad [Bupati Kuningan pertama] dan RA. Hadidjah Djajaningrat. Keluarga Bangsawan dari Banten ini selalu memperhatikan ketat pendidikan anak-anaknya [Maria, Iwanah, dan Hatnan].

Sebelum menjadi Bupati Kuningan, Mohammad Achmad, sempat bertugas sebagai amtenar [Pegawai pemerintah] di Serang dan di Rangkasbitung. Ibunya, RA. Hadidjah Djajadiningrat, merupakan anak kelima dari Raden Bagoes Djajawinata, Wedana Kramatwatu dan Bupati Serang.

Berkat kedisiplinan mereka dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya, terbukti, salah satunya adalah anak sulung dari mereka yaitu Maria Ulfah.

Untuk mencapai yang kita anggap sebagai kesuksesan sejauh yang telah ia capai, Maria Ulfah harus melalui beberapa tahapan. Pendidikan pertama ia mulai dari Rangkasbitung [Di pertengahan ia pindah ke Willemslaan, Batavia] setelah berhasil menamatkan pendidikannya di tingkat dasar, kemudian ia melanjutkan pendidikan Sekolah Menengahnya di Koning Willem II School [1924].

Terakhir, atau lebih tepatnya setelah lulus dari Koning Willem II School, ia melanjutkan pendidikannya ke Belanda di Universitas Leiden [1929]. Awalnya ia sempat ditawari menjadi dokter, namun ia bersikukuh untuk mengambil Fakultas Hukum.

Di Belanda adalah masa dimana ia bertemu dan berkenalan dengan Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir selalu mengajaknya ke pertemuan-pertemuan politik. Masa-masa tersebut sekaligus menjadi awal aktifitas Maria Ulfah dalam dunia pergerakan dan perpolitikan.

Maria Ulfah dilantik menjadi menteri sosial pada 12 Maret 1946 oleh Presiden Soekarno pada Kabinet Sjahrir II.